Jakarta - Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda, kualitas pelayanan, dan pengawasan terhadap terhadap protokol kesehatan di setiap simpul transportasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

BUMN Transportasi yang dimaksud, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

"Serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti melakukan rekayasa apabila terdapat kemacetan, memastikan pelayanan cepat dalam upaya memberikan pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pada libur natal 2022, libur tahun baru 2023 dan libur anak sekolah," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin RDPU dengan BUMN Transportasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022.

Menurutnya, kesiapan dan antisipasi dalam menghadapi Nataru 2023 merupakan hal penting, mengingat akan ada peningkatan mobilitas masyarakat melalui berbagai moda transportasi.

"Diperkirakan pergerakan masyarakat selama Nataru mencapai lebih dari 60 juta jiwa, untuk itu koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 perlu dioptimalkan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR meminta  BUMN Transportasi melakukan survei pelayanan konsumen selama libur Nataru.

Baca juga: Ini Para Dirut BUMN Transportasi yang Dilarang Libur saat Nataru

Baca juga: Selama Nataru, Dirut BUMN Transportasi Jangan Ikut-ikutan Libur

"Melakukan survei kepuasan publik perlu dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya. Yang baik bisa dilanjutkan, yang kurang kita terima dan lakukan perbaikan," ucap Aria Bima.[]