News Selasa, 12 Juli 2022 | 11:07

Jelang Pemilu 2024, Komisi II Minta PKPU Segera Disosialisasikan

Lihat Foto Jelang Pemilu 2024, Komisi II Minta PKPU Segera Disosialisasikan Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman alias Andi Rachman berharap persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang akan segera berlangsung, dapat berjalan dengan lancar. 

Dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Senin, 11 Juli 2022, Andi mendorong agar pihak penyelenggara dapat segera mensosialisasikan aturan dan tahapan pemilu tersebut.

"Jadi kami berharap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut segera disosialisasikan dari pusat kepada KPU provinsi dan jajarannya sampai ke bawah, sehingga Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan demokrasi yang kita harapkan tercapai," kata Andi Rachman seperti dikutip Selasa, 12 Juli 2022.

Provinsi Riau, kata dia, sudah memiliki pengalaman mengadakan pilkada serentak dengan penyelenggaraan yang baik. 

Adapun berdasarkan evaluasi pemilihan serentak 2020 lalu, permasalahan yang muncul terkait dengan daftar pemilih masih tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih sudah muncul saat di hulu, yakni dalam proses sinkronisasi daftar DPT Pemilu/pemilihan terakhir yang dimiliki KPU dengan DP4 dari pemerintah. 

Faktanya, lanjut Andi, ditemukan banyak pemilih yang sudah masuk dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih.

Dalam kesempatan serupa, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti soal data pemilih, yang mana saat ini disepakati menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang dimutakhirkan. 

"Persoalan data pemilih diharapkan jangan terulang lagi persoalan-persoalan yang lama," tutur Guspardi.

Sementara itu terdapat sejumlah persoalan pendataan kependudukan, seperti penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tengah ketersediaan blanko KTP elektronik yang terbatas. 

Menjawab hal tersebut, Gubernur Riau Syamsuar memastikan bahwa layanan program KTP elektronik berjalan lancar dan baik.

"Persentase perekaman data sampai dengan semester II tahun 2021 telah mencapai 99,15 persen. Kami juga secara berkala melakukan rapat konsolidasi dua bulan sekali dalam rangka pemetaan program yang akan dilakukan guna mempercepat pelaksanaan perekaman KTP elektronik," ucap Syamsuar.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya