Jakarta - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri, Ferdinand Hutahaean merespons isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Rabu Pon, 8 Desember 2021 mendatang.
Ferdinand menilai, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan terhadap menteri yang tidak memberikan kontribusi terhadap keperluan negara dan masyarakat Indonesia.
"Isu reshuffle ini sudah bergulir dari beberapa waktu, dan memang Presiden Jokowi sudah seharusnya melakukan reshuffle dan mengevaluasi jajarannya yang memang tidak memberikan kontribusi aktif untuk membantu Presiden Jokowi dalam mengurus keperluan negara dan keperluan rakyat," kata Ferdinand dihubungi Opsi.id, Rabu, 1 Desember 2021.
Dia menyebut, ada beberapa pembantu yang harus didepak dari kabinet. Pertama, lanjutnya, menteri yang bekerja terlalu lambat dan tidak bisa menerjemahkan visi misi Presiden Jokowi.
"Kedua, menteri yang terlalu memanfaatkan posisinya untuk berpolitik. Karena sebetulnya ini sama saja melangkahi presiden. Mereka adalah menteri-menteri yang melakukan pekerjaannya politik untuk kepentingan pribadinya," ujarnya.
1. Sofyan Djalil
Ferdinand Hutahaean berharap Presiden Jokowi mereshuffle Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Dia mengatakan, hingga saat ini Menteri ATR belum mampu memberantas mafia tanah. Selain itu, kultur kerja di BPN dianggap belum memihak kepada masyarakat.
"Saya punya beberapa nama, seperti Sofyan Djalil yang selalu bermasalah dengan mafia tanah. Sampai saat ini dia (Menteri ATR) tidak mampu menyelesaikan mafia tanah dan tak mampu menciptakan kultur kerja," tuturnya.
2. Erick Thohir
Pegiat sosial media ini berpandangan, cara kerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkesan politis. Maka dari itu, sambungnya, Erick Thohir pantas direshuffle.
"Menteri BUMN Erick Thohir. Selain dia tidak bisa membenahi BUMN, dia juga terlalu banyak berpolitik. Dia melakukan pekerjaan terlalu terkesan politis," katanya.
3. Mahfud MD
Selain itu, dia juga menyorot kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Ferdinand bilang, Mahfud MD tidak bisa membangun koordinasi yang baik kepada jajarannya dalam menyelesaikan persoalan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang ada di Indonesia.
"Ketiga, Menkopolhukam. Kita tahu banyak isu-isu yang menyangkut politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Tetapi Menkopolhukam terkesan tidak melakukan apa-apa dan tidak mampu mengkoordinasikan jajaran Polhukam untuk menyelesaikan masalah-masalah ini," ucap Ferdinand.
4. Teten Masduki
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM), Teten Masduki juga dianggap layak didepak dari Kabinet Indonesia Maju.
"Berikutnya adalah Menteri UMKM. Kita sering mendengar presiden marah terkait dengan UMKM. Bahkan UMKM lebih banyak dibicarakan Menteri Pariwisata. Teten Masduki ini juga layak diganti," kata dia.
5. Arifin Tasrif
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dipandang tidak mampu menjalankan visi misi Presiden Jokowi di dunia energi.
"Kita melihat bagaimana soal-soal energi ini malah lebih banyak dibicarakan presiden. Harusnya Menteri ESDM bicara, tapi kita tidak pernah mendengar dia bicara tentang energi ini, masa depannya apa. Yang lebih banyak (membicarakan) PLN dan Pertamina. Ini tidak boleh," ujarnya.
6. Airlangga Hartarto
Ferdinand juga menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, Airlangga Hartarto layak masuk daftar menteri yang harus direshuffle oleh Presiden Jokowi.
"Ya, termasuk AH (Airlangga Hartarto) dan ada beberapa menteri lain. Saya rasa Pak Presiden Jokowi lebih paham dan mengerti siapa menteri-menterinya yang layak diganti dan dipertahankan," ucap Ferdinand Hutahaean.[]
