Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RS Polri, Jakarta, Senin, 1 September 2025, untuk menjenguk korban aksi demonstrasi yang dalam pernyataannya disebut sebagai aksi kerusuhan.
Pasien yang ditemui Prabowo didominasi aparat kepolisian, meski ada juga warga sipil yang ikut menjadi korban.
Dalam kunjungannya, Prabowo menyebut aksi yang terjadi di sejumlah daerah telah melampaui batas penyampaian aspirasi. Ia menegaskan terdapat indikasi makar dalam peristiwa tersebut.
"Saya ucapkan terima kasih. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan naik pangkat, masuk sekolah, dan ingat di Sulsel ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPRD dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo.
Prabowo juga meminta aparat negara menyelidiki aktor-aktor yang dianggap bertanggung jawab di balik kerusuhan.
Ia menyinggung adanya peran mafia yang harus dihadapi, meski tak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud.
"Saya menduga itu sudah ada indikasi-indikasi dan kita tidak akan ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tekad untuk menghadapi kerusuhan dan memberantas korupsi dengan mengatasnamakan rakyat.
"Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih," katanya.
Prabowo juga membeberkan jumlah korban luka akibat demonstrasi.
Ia menyebut ada lebih dari 43 orang yang cedera, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Namun, masih ada 17 pasien yang dirawat di RS Polri, terdiri atas 14 aparat dan 3 warga sipil.
"Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil. Katanya oleh para demonstran atau perusuh," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo telah menyebut adanya indikasi makar dalam gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
Namun, pernyataan itu menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai pemerintah tidak boleh menggeneralisasi aksi unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan negara.[]
