Jakarta – Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan terkait kemungkinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar melalui organisasi sayapnya, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Maman menjelaskan, rencana kehadiran Gibran dalam acara HUT ke-65 MKGR pada Sabtu, 18 Januari 2025, hanyalah sebagai perwakilan pemerintah.
“Setahu saya belum ada pembahasan itu (merapatnya Jokowi dan Gibran, red.). Jadi, yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara,” ujar Maman saat ditemui di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
MKGR sendiri merupakan salah satu organisasi sayap Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Adies Kadir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Maman menambahkan, dirinya pun tidak dapat memastikan kehadiran Gibran pada acara tersebut.
“Saya juga enggak tahu final hadir atau tidak, tetapi (Gibran, red.) mewakili Pak Presiden, karena Pak Presiden berhalangan tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Itu yang saya tahu,” jelas Maman.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyebut isu yang mengatakan Jokowi akan masuk ke Golkar sebagai spekulasi belaka.
Menurutnya, semua orang memang bebas untuk bergabung dengan partai politik manapun, termasuk Jokowi dan Gibran.
Namun, ia meminta publik untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. “Ya kita tunggu saja. Tunggu, tunggu besok,” kata Budi Arie.
Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, mengatakan bahwa Wapres Gibran kemungkinan akan hadir dalam acara HUT ke-65 MKGR yang digelar di Jakarta.
“Insyaallah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut,” ujarnya kepada wartawan.
Adies juga menjelaskan bahwa rangkaian acara HUT MKGR mencakup rapat kerja nasional (rakernas) dan majelis permusyawaratan organisasi (MPO).
Forum MPO, menurut Adies, adalah forum musyawarah tertinggi kedua setelah musyawarah besar, yang memberikan kesempatan kepada pengurus untuk mengevaluasi dan mengubah susunan kepemimpinan organisasi jika diperlukan.[]
