Medan - Pemerhati politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Shohibul Ansor Siregar menilai munculnya mobilisasi massa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, merupakan sebuah pertanda pupusnya harapan tuk memperbaiki keadaan.
"Munculnya mobilisasi usul perpanjangan masa jabatan Joko Widodo, dan atau penundaan pemilu ini adalah sebuah pertanda yang jujur atas pupusnya harapan memperbaiki keadaan, yang disebabkan pemerintahan yang sangat minim prestasi dan kewibawaannya yang terus degradatif," ujar Shohibul kepada wartawan, dikutip Opsi, Jumat, 18 Maret 2022.
Baca juga: Busyro Muqoddas Sebut Rakyat Sudah Gerah dengan Presiden Jokowi
"Bersamaan dengan itu, sembari menargetkan pengawetan oligarki, opini publik diarahkan agar jangan menuntut persendakan masa jabatan, dan atau percepatan pemilu itu untuk menjawab kekhawatiran yang makin hari makin tinggi," kata akademisi dari FISIP UMSU ini lagi.
Menurutnya, jika dilihat dari aspek hukum dan demokrasi, keduanya yaitu perpanjangan atau persendakan masa jabatan dan penundaan atau percepatan pemilu sama saja.
"Keduanya, juga sama-sama memiliki rujukan sejarah. Legitimasinya tergantung persetujuan publik yang berakhir di Senayan," kata dia.
Baca juga: Busyro Muqoddas: Elite yang Usulkan Penundaan Pemilu Seperti Keledai Politik
Dia berpendapat, masa kemerosotann Presiden Joko Widodo adalah tahun-tahun terakhir periode pertamanya. Menurutnya, saat itu Jokowi sudah goyah, karena berbagai pencitraan yang justru membuat segregasi semakin kacau.
"Kini, bukan hanya kampret, tetapi cebong pun sudah menagih janji. Meski buzzer terus dikerahkan, kadar rasionalitas rakyat mengalahkannya dan reaksi civil society menunjukkan geliat literasi yang tumbuh," ucapnya. []
