Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sebanyak 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung. Sedangkan 20 persen sisanya diperkirakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Jokowi melanjutkan, sebanyak 20 persen anggaran IKN yang berasal dari APBN ditujukan untuk membangun kawasan inti pemerintahan, seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian/lembaga.
“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” ujar Presiden Jokowi dalam peresmian NasDem Tower di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.
Presiden menjelaskan total luas lahan IKN mencapai 256 ribu hektare. Namun, sebanyak 200 ribu hektare dari total luas lahan tersebut akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
”Yang kita pakai ini 256.000 hektare. Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” ujarnya.
Kondisi tanah di ibu kota Nusantara itu adalah perbukitan. Oleh karena itu, kata Jokowi, desain pembangunan IKN juga menyesuaikan dari bukit dan permukaan tanah yang ada.
Selain itu, area tepian air juga akan dibuat secara alamiah, dengan tetap menjaga ekosistem hutan yang ada saat ini. Pemerintah juga akan merehabilitasi beberapa ekosistem hutan yang rusak.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menegaskan pemindahan IKN bertujuan untuk pemerataan akses infrastruktur, manfaat ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia.
“Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan juga keadilan sosial," kata Jokowi. []
