Jakarta - Presiden Jokowi tampak mendorong kencang pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang dirinya lengser Oktober 2024 mendatang.

Dia menegaskan keberlanjutan pembangunan proyek prestiusnya tersebut sudah diakomodasi di undang-undang dan disetujui 93 persen fraksi di DPR.

“IKN ini ada undang-undangnya, undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apalagi yang mau ditanyakan? 93 persen lho,” kata dia menjawab wartawan selepas melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 2 November 2023.

Saat ini pemerintah kata dia, terus menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar di IKN. 

Mulai dari pembangunan istana serta kantor presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga, air, hingga listrik.

Pemerintah juga mempercepat masuknya investor swasta dan dunia usaha dalam pembangunan IKN. 

BACA JUGA: Jokowi Minta Dukungan Li Qiang Dorong Percepatan Realisasi Investasi Tiongkok di IKN

Menurutnya, sejak dua tiga bulan lalu pembangunan sejumlah infrastruktur sudah dimulai oleh pihak swasta.

“Kita lihat dunia usaha dua bulan, tiga bulan yang lalu sudah memulai hotel, ada rumah sakit, ada mal, ada sekolah, ada training center, semuanya sudah dimulai,” ungkapnya.

Disebutnya, sampai Desember 2023 mendatang, terdapat pembangunan senilai Rp 45 triliun yang akan direalisasikan. Meski demikian, ayah Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang.

“Tapi memang ini sekali lagi bukan untuk proyek tahun depan, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 tahun, kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20 persen anggaran dari APBN, 80 persen dari private sector,” ucapnya. []