Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengamankan ketahanan pangan dan energi di tengah meningkatnya harga komoditas global.

"Semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 April 2022.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah keduanya menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia yang dipimpin Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Nilai Gen Z dan Milenial Harus Kantongi 3 Bekal Ini

"Dari Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya, karena kenaikan yang luar biasa dari harga-harga komoditas dari satu sisi akan menambah APBN karena penerimaan negara akan naik entah itu dari minyak, gas, batu bara, nikel, CPO. Namun, di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global," ucap Sri Mulyani.

Dia menyebut pemerintah akan merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan penerimaan negara tersebut bisa dialokasikan secara tepat.

"Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk kita melihat detail harga-harga pangan dan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Jadi di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan," kata Sri Mulyani menambahkan.

Baca juga: Ini Aturan Terbaru Naik Kereta Api Jarak Jauh

Menkeu Sri Mulyani menyebut pemerintah masih punya alokasi Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi yang akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain.

"Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia," ucapnya.

Misalnya untuk komoditas pangan seperti padi, jagung dan kedelai yang dapat panen tidak lebih dari 3 bulan maka harus ada kebijakan yang dapat dibuat dengan cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan kementerian daerah. []