Jakarta - Presiden Jokowi harus bolak balik mengingatkan pejabat pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk tidak gunakan duit APBN atau APBD membeli produk di luar negeri jika di dalam negeri produknya ada.
Sentilan Jokowi itu dilontarkan saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 pada Rabu, 15 Maret 2023 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.
Jokowi menekankan perlunya kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik disampaikan dalam sejumlah pertemuan.
"Ini seingat saya, saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat,” tandasnya.
Diingatkannya, APBN yang diperoleh dari pajak, dividen BUMN, royalti dari tambang, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk tidak digunakan membeli produk impor.
“Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan,” tegasnya.
BACA JUGA: Ganjar Klaim Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jawa Tengah Capai 98,26 Persen
Pemerintah sangat serius mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebanyak 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa kata Jokowi, harus dibelikan produk-produk dalam negeri.
"Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang,” ujarnya.
e-Katalog
Di sisi lain Jokowi mengapresiasi peningkatan signifikan produk dalam negeri yang masuk ke dalam e-Katalog.
Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi membeber laporan jumlah produk dalam negeri di e-Katalog meningkat dari semula 50 ribu hingga sekarang mencapai 3,4 juta produk.
BACA JUGA: Minta Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Kontrak, Sandiaga: Jangan Sampai PHP
Jokowi lantas meminta, kalau barang-barang produk-produk dalam negeri sudah masuk e-Katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli.
"Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten semuanya tengok itu e-Katalog, beli. Percuma kita meng-collect untuk dimasukkan ke e-Katalog hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?” ujarnya.
Dia memberi contoh pengadaan seragam militer untuk TNI dan Polri, harus dipenuhi dengan produk dalam negeri. Karena Indonesia adalah produsen dari seragam tersebut.
“Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih, silakan, yang mau beli pesawat tempur, karena memang kita belum bisa. Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu,” tandasnya.[]
