Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah.
Salah satunya terkait jual-beli jabatan yang mencederai integritas birokrasi.
Menurut Purbaya, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih banyak kasus pelanggaran di daerah.
Kondisi ini menandakan bahwa reformasi tata kelola pemerintah daerah belum tuntas.
"Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.
Ia menyebut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74.
Rata-rata skor integritas pemerintah provinsi berada di angka 67 dan kabupaten/kota 69, yang masuk kategori rentan atau zona merah.
KPK, lanjut Purbaya, menyoroti bahwa praktik penyelewengan di daerah umumnya bersumber dari jual-beli jabatan, gratifikasi, serta intervensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Ia menilai jika hal ini tidak segera dibenahi, maka pelaksanaan program pembangunan akan terganggu dan anggaran berpotensi bocor.
Menkeu meminta seluruh kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam dua kuartal ke depan.
Hasil perbaikan ini akan menjadi dasar pelaporannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perbaikan tata kelola, kata Purbaya, juga menjadi syarat utama agar pemerintah pusat dapat menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD).
"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga. Yang penting ekonomi daerah bergerak dan tidak hanya di pusat," ujarnya.
Purbaya menekankan pentingnya penggunaan anggaran publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik meningkat dan investasi daerah tumbuh.
"Kalau penggunaan anggaran makin efisien dan transparan, pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong. Dengan kerja disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ekonomi nasional," tutupnya.[]
