Jakarta - Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengaku tidak bisa mengungkap big data yang diklaim sebagai percakapan 110 juta warganet setuju dengan penundaan Pemilu 2024.
Sebab, big data itu dikelola secara internal.
"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi kepada Tempo.co, dikutip Opsi, Rabu, 16 Maret 2022.
Baca juga: Peneliti LSJ: Perpanjangan Jabatan Presiden Picu Kerusuhan Sosial Seperti Era Soeharto
Belum lama ini, Luhut mengeklaim punya data perihal ratusan juta warganet setuju dengan penundaan Pemilu 2024. Klaim serupa juga pernah dilontarkan Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Kendati demikian, Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim yang dikemukakan atasannya itu. Saat ditanyakan perihal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab, "Saya enggak punya otoritas untuk itu."
Jodi menekankan, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data.
Baca juga: PDIP Diminta Tegur Jokowi untuk Menonaktifkan Menko Luhut
Menurutnya, Luhut juga tidak ambil pusing apabila kemudian banyak yang mengkritik soal big data itu.
"(Beliau) santai saja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan," kata Jodi.
Sebelumnya, Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi meragukan big data Luhut. Dia mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu yang menyatakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan soal presiden 3 periode.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu pun menilai klaim big data Luhut Binsar Pandjaitan dan Muhaimin Iskandar tersebut penting dijelaskan kepada publik. Tujuannya, supaya jelas dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya.
"Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena- mena," ujar Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis `98 itu. []
