Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta para operator seluler dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendalami lebih lanjut dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia.
"Tadi kami sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi," kata Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Dia menambahkan, saat ini Cyber Crime Polri juga akan menindaklanjuti hasil investigasi yang nanti akan didapatkan.
Menurut dia, Senin pagi, 5 September 2022, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan operator seluler, Ditjen Dukcapil, BSSN, Cyber Crime Polri, serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo sebagai pengampu untuk operator seluler.
Dari hasil pertemuan tersebut, ia menyimpulkan bahwa data sampel pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang diduga bocor tidaklah sama, namun terdapat kemiripan rata-rata 15 hingga 20 persen.
Dengan demikian, Kemenkominfo memberikan waktu agar pihak terkait melakukan pengecekan kembali dan penelusuran lebih lanjut sehingga diharapkan sumber kebocoran data menemui titik terang.
"Kami, dari Kominfo, minta (mereka) segera mereka melakukan dan melaporkan kembali ke kami untuk bisa dimitigasi. Dan kalau memang ada kebocoran, segera diberitahu kepada masyarakat, siapa yang terdampak," ujarnya.
Sebelumnya, beredar kabar melalui media sosial bahwa terjadi kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang dijual di situs Breach Forum seharga 50 ribu dolar AS oleh pengguna bernama Bjorka, Rabu, 31 Agustus 2022.
Bjorka mengklaim memiliki total 1.304.401.300 data registrasi kartu SIM berupa nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, operator seluler yang digunakan, dan tanggal registrasi. Bjorka juga mengklaim telah membagikan dua juta data sampel secara gratis.
"Kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya (data sampel) secara lengkap. Jadi kami ingin cari supaya kita tahu di mana dan data siapa ini yang bocor, serta bagaimana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya," tuturnya.
Dia menegaskan Kementerian Kominfo dan pihak terkait serius menangani dugaan kebocoran data kartu SIM ini. Ia mengingatkan kepada operator seluler atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk wajib langsung mengecek apabila terindikasi kebocoran data.
"Setiap pelaku (PSE) sudah harus memiliki memitigasi dan mempersiapkan pengamanannya, menjaga kerahasiaannya, memitigasi risikonya kalau sampai bocor itu bagaimana, apa saja yang tidak boleh disatukan, ini yang perlu selalu dilakukan oleh penyelenggara," ucap Semuel.[]
