Jakarta - Masyarakat sipil yang tergabung dari Walhi, Jatam, YLBHI dan Trend Asia, mengecam aksi yang mereka sebut sebagai kemah super mewah yang digelar Presiden Jokowi di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan mendorong sejumlah alasan, terutama karena ancaman kerusakan lingkungan dan ruang hidup masyarakat di lokasi pembangunan IKN, kelompok ini meminta dibatalkan rencana pemindahan IKN dan alihkan dukungan pembiayaannya ke program layanan dasar rakyat.

"Mengecam tindakan pemerintah yang melakukan kemah super mewah di sepaku serta parade MotoGP di saat negara sedang tidak punya uang. Pemerintah seharusnya serius mengatasi kelangkaan minyak goreng yang berdampak pada aktivitas pangan warganya dan mengatasi penyebaran Covid-19," kata Uli Arta Siagian dari Walhi, dalam siaran pers yang diterima Selasa, 15 Maret 2022.

Baca juga: Jokowi: Membangun IKN Nusantara Akan Cerminkan Identitas Nasional

Kemudian, menuntut pemerintahan Jokowi untuk mencabut UU IKN karena cacat prosedural. Pembentukan aturan ini menurut Uli Artha sangat tidak partisipatif dan dipaksakan.

Pemindahan IKN bukan hanya tidak partisipatif terhadap warga terdampak, tetapi juga tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat dan penuh konflik kepentingan.

"Pemindahan IKN ini justru kian menunjukkan keberpihakan pemerintah yang terus memberi untung kepada oligarki di tengah situasi krisis masyarakat," tandasnya. []