Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta penambahan waktu konsesi atau hak operasi hingga 80 tahun dari yang awalnya hanya 50 tahun setelah kereta cepat beroperasi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan pada 15 Agustus lalu, KCIC meminta penyesuaian masa konsesi.
Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, alasan KCIC meminta konsesi itu diperpanjang karena ada beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis pada proyek tersebut.
"KCIC meminta penyesuaian masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis proyek dan butuh penyesuaian masa konsesi jadi 80 tahun," kata Risal saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.
Menurut dia, KCIC menjelaskan ada beberapa urgensi yang mendorong penambahan konsesi harus dilakukan.
Pertama, lanjutnya, untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan cost overrun sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
"Kedua menjaga kesinambungan proyek sehingga bisa memaksimalkan dampak positif ke berbagai aspek. Baik sosial, ekonomi, politik, lingkungan, teknologi, pendidikan, dan kontribusi ke pendapatan negara. Selain itu juga akan mempererat hubungan kedua negara," ujar Risal.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan rencana penambahan konsesi ini.
Dia mengaku, banyak sekali pihak-pihak yang sudah memprotesnya soal penambahan konsesi KCIC jadi 80 tahun.
Baca juga: BUMN Berpotensi Bangkrut, DPR Tegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Akan Untung
Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung, DPR: Kita Bangun Sesuatu yang Tak Jelas Apa Keuntungannya
"Kan terjadi pembengkakan pembiayaan, negara mengeluarkan biaya lebih dengan PMN. Kok minta lagi tambahan konsesi, enak benar bisnisnya kok begitu? Sering-kali saya dapat keluhan keluhan macam itu," ucap Lasarus.[]
