Jakarta – Gelombang demonstrasi yang terus meluas dalam beberapa hari terakhir memicu penebalan pengamanan di sejumlah kantor kementerian di Jakarta.
Senin, 1 September 2025, prajurit TNI dikerahkan untuk menjaga beberapa kementerian strategis, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, belasan prajurit TNI dengan baret oranye tampak berjaga di gerbang utama Gedung Juanda I serta sejumlah titik di dalam kompleks. Mereka membawa perlengkapan militer, termasuk senjata laras panjang.
Aktivitas di sekitar kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani itu terlihat lengang, hanya beberapa kendaraan yang keluar masuk.
Situasi serupa terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dua prajurit TNI terlihat berjaga di pintu masuk utama, sementara akses pintu lainnya ditutup. Suasana kantor pun sepi.
Menurut salah seorang pegawai, sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) diminta bekerja dari rumah.
"Iya betul dijaga marinir. Hari ini juga pintu dibuka hanya dari depan saja, pada WFH hari ini," ujarnya.
Penjagaan ketat juga dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua anggota TNI dengan baret ungu berjaga di pos pintu masuk yang berseberangan dengan Lapangan Banteng.
Akses keluar masuk dibatasi hanya dari satu pintu, sedangkan pintu lain yang biasanya terbuka kini ditutup. Aktivitas di lingkungan kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu tidak seramai hari biasanya.
Di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, enam prajurit TNI ditempatkan di beberapa titik strategis, termasuk resepsionis, area belakang gedung, dan parkiran motor. Selain itu, jumlah petugas keamanan internal juga diperbanyak.
Seorang petugas menyebut terdapat tiga hingga empat regu keamanan yang berjaga bergantian, masing-masing regu terdiri dari 12 orang.
"Biasanya hanya satu regu, tapi hari ini ada sekitar 36-40 orang per shift," kata petugas tersebut.
Gelombang aksi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mengganggu stabilitas, sehingga kantor kementerian sebagai pusat kebijakan strategis ditempatkan dalam pengawasan ketat aparat militer.[]
