Jakarta - Keputusan PDIP untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di Pilkada Jakarta masih menunggu rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang akan dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Di situlah akan diputuskan siapa yang diutus untuk Pilkada Jakarta," kata Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah seperti mengutip keterangannya, Sabtu, 20 Juli 2024.
Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa PDIP belum pada posisi mengambil keputusan mengusung Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta atau tidak.
Kendati demikian, ia memastikan DPP PDIP benar-benar memperhatikan bagaimana pertarungan kontestasi di Jakarta yang terjadi menjelang Pilkada ini.
Ia menuturkan, rapat DPP dimaksud memang belum diketahui kapan akan dilaksanakan karena sejauh ini masih belum ada kabar pasti mengenai tanggal dan tempatnya.
Tetapi, dia berharap rapat itu akan digelar dalam waktu dekat lantaran waktu penentuan paket dan pendaftaran paket calon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta juga sudah semakin dekat, sekitar tinggal 47 hari lagi.
"Kami pun harus mengurus 514 kabupaten/kota serta 38 provinsi," ujarnya.
Dia berpendapat, nama Ahok yang kembali dipopulerkan untuk maju di Pilkada Jakarta bersaing dengan Anies Baswedan merupakan isu yang muncul dari keinginan publik di akar rumput.
Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon potensial untuk Pilkada Jakarta, di mana Ahok berada di urutan nomor dua setelah Anies.
Dia pun merasa Ahok layak memperoleh hasil elektabilitas tersebut karena sepertinya terdapat kerinduan publik Jakarta pada tipe pemimpin yang memiliki ketegasan.
"Apa yang pernah dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak bisa kita nafikan manfaatnya, bagaimana dia bekerja dengan sangat baik," ucap Said.[]
Terlebih, sambung dia, Ahok memiliki integritas yang disenangi masyarakat sehingga menyebabkan namanya kembali muncul. Dengan demikian, hal tersebut murni suara yang berasal dari bawah.
"Malah bahkan nama Ahok juga dikaitkan dengan Pilkada Sumatera Utara. Tetapi ini tidak berasal dari PDIP, melainkan luar partai atau publik yang menyuarakan itu," ungkap pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
