Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rafli mengkritisi membengkaknya biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sudah menelan anggaran sebesar Rp 114 triliun.
Kritikan disampaikan saat Komisi VI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, terkait Pendalaman Tambahan PMN Tunai Tahun 2022, Rabu, 9 November 2022.
Rafli menegaskan, sesungguhnya pembangunan proyek KCJB ini melukai hati rakyat. Sebab, masih banyak kebutuhan masyarakat di pedesaan yang perlu mendapat perhatian.
"Ini sangat-sangat melukai hati rakyat. Masyarakat-masyarakat di pedesaan, mereka masih butuh jembatan-jembatan. Toh kita membangun sesuatu yang belum jelas dan pengembaliannya sangat jauh sekali sampai perkiraan 38 tahun," kata Rafli seperti dikutip Rabu, 16 November 2022.
Dia mengungkapkan, menjadi sebuah kebiasaan di negeri ini selalu membuat proyek-proyek yang tidak berorientasi kepada kemanfaatan yang mendasar bagi masyarakat.
"Ini yang sangat kita sedihkan. Kita lihat sekarang di medsos, di mana-mana begitu rakyat sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Di kampung-kampung, di desa-desa malah kita membangun sesuatu yang tidak jelas apa yang menjadi keuntungannya," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membandingkan profosal antara Jepang dan China.
Dia berpandangan, Jepang sudah teruji dengan kehebatan studinya. Namun, Indonesia lebih memilih beralih ke China.
"Malah kita beralih ke China yang janjinya bisnis to bisnis. Ternyata apa yang terjadi, malah kita menambah uang negara. Ini adalah kelalaian kita," tuturnya.
"Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Artinya, secara keseluruhan kita rakyat Indonesia, apalagi kita pejabat yang sudah diberikan amanah oleh rakyat, kita mesti berpikir betul-betul apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat," kata dia menambahkan.
Selain itu, dia juga menyoroti tidak terlibatnya perusahaan BUMN, yakni Industri Kereta Api (INKA) pada proyek besar tersebut.
"Mereka (INKA) tidak terlibat sama sekali di sini. Padahal ini adalah proyek besar. Bagaimana bisa terjadi. Ini bukan hanya di kereta api. Hampir seluruh BUMN seperti ini," ucap Rafli.
Lebih lanjut, dia mengingatkan agar proyek kereta cepat ini segera diselesaikan agar tidak membuat malu.
"Kita merasa risau, merasa gundah bahwa proyek ini harus diselesaikan kalau enggak malu. Terbengkalai jadi malu! Bukan hanya ini, banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang terbengkalai. Kalau Rp 114 triliun, kalau dibangun jembatan di kampung-kampung, rumah masyarakat yang masih reot-reot. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua," ucap Rafli.
Pada rapat itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengaku membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3,2 triliun untuk menyelesaikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yakni Juni 2023.
PMN diharapkan turun sebelum akhir tahun ini dan berasal dari cadangan investasi 2022.
Tambahan suntikan modal negara itu dibutuhkan untuk setoran modal Indonesia pada ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, di mana konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham.
PMN itu diharapkan turun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pimpinan konsorsium.
Gunanya, untuk membantu pembayaran biaya bengkak atau overrun cost sebesar US$1,449 miliar atau setara Rp 21 triliun lebih.
Baca juga: Serap Aspirasi, Rafli Bangun Jalan Penghubung Dua Desa di Kabupaten Aceh Selatan
Baca juga: Di Pidie, Rafli Ajak Aparatur Desa Bersinergi Membangun Desa Terintegrasi
"Sehingga total kebutuhan Rp 21,4 triliun ini apabila dipenuhi maka proyek akan selesai dari sisi pembiayaan," ujar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu, 9 November 2022 seperti dikutip bisnis.com.
