Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk bekerja profesional.

Dia bahkan mengingatkan tidak ada yang boleh mengintervensi kerja-kerja PPATK. 

Disampaikan Mahfud saat membuka langsung acara Green Financial Crime (GFC) Fair Dalam Rangka Perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) ke-21 di Kantor PPATK, Kamis, 20 Juli 2023.

Opsi.id mengutip pernyataan Mahfud di akun Instagramnya, Jumat, 21 Juli 2023. 

"Saya sampaikan kepada Kepala PPATK, Pak Ivan Yustiavandana untuk bekerja secara profesional, tegas, dan tidak bisa intervensi oleh siapapun," tulisnya.

BACA JUGA: Satgas TPPU Prioritaskan 18 Laporan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

"Baik menteri, jenderal, atau siapapun, tidak boleh memberikan arahan langsung terhadap kerja-kerja PPATK. Hanya presiden yang boleh memberi arahan langsung," tukasnya.

Disebutnya, selain presiden, seluruh koordinasi TPPU itu tidak boleh didikte siapapun.

"Setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua Satgas TPPU," kata Mahfud. Satgas TPPU adalah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ke depan, dia berharap, Gerakan Nasional APU-PPT dapat semakin memperkuat hubungan kerja sama, khususnya dalam upaya melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman dan risiko TPPU. []