Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning alias Ning mengatakan bahwa peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 melahirkan reformasi yang membawa Indonesia pada demokrasi serta kebebasan pers saat ini.
Ning berpandangan, peristiwa Kudatuli menjadi pemantik lahirnya iklim demokrasi sekaligus mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto.
"Kalau tidak ada Kudatuli, tidak ada reformasi," kata Ning dalam diskusi bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Soerjadi.
"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati, wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ujarnya.
Hingga 28 tahun berselang, sambungnya, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi kala itu, kini telah dinikmati banyak pihak.
"Dulu yang bisa jadi pejabat dari RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar, tetapi karena ada peristiwa 27 Juli, reformasi maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan sebelum peristiwa Kudatuli, ada Tragedi Gambir. Dia tidak ingin tragedi kekerasan ini luput juga dari ingatan rakyat.
Artinya, lanjut dia, reformasi tidak berdiri tunggal, ada banyak rentetan peristiwa sebelumnya yang berasal dari kekuatan rakyat melawan rezim otoriter Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun.
"Kita sudah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat Ketua DPC Jakarta Barat, walaupun dimasukkan taksi, taksinya juga dihancurkan, digebukin macam-macam. Itulah dulu rezim Soeharto," ucap Ning.[]
