Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyampaikan prihatin dan miris melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia, salah satunya kasus OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Yana Mulyana yang diketahui belum setahun menjabat sebagai wali kota itu menambah panjang daftar kasus korupsi pejabat negara.

"Selain kepercayaan rakyat menurun kepada pejabat publik, maraknya kasus korupsi juga menghambat investasi," kata Anis di Komplek Perumahan DPR RI, Jakarta, Selasa, 18 April 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebagai yang terendah di era reformasi, sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.

"IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, padahal sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global, penurunan ini berarti ada masalah yang tidak dibenahi," ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, satu-satu hambatan utama bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi.

"Padahal Indonesia memerlukan banyak investasi terutama direct investment agar terjadi akselerasi dalam perekonomian kita, terutama pasca-pandemi, investasi di IKN juga kurang laku jika korupsi masih tinggi," tuturnya.

Legislator perempuan PKS ini menyebut membaiknya fiskal Indonesia beberapa tahun belakangan lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sehingga, dia berpendapat bahwa pemerintah harus mendorong ekonomi ditumbuhkan melalui investasi.

"Tentunya Investasi yang dapat memberikan nilai tambah produk, dan menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan," ucap Anis Byarwati.[]