Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mewanti-wanti pemerintah terkait harga komoditas unggulan yang menurun tajam, di antaranya harga CPO, mineral dan batu bara yang anjlok.
Hal ini menandakan bahwa segera berakhirnya era bulan madu atau windfall harga komoditas yang sudah kita nikmati semenjak pertengahan bulan Juli tahun 2021.
"Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP). Seperti tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024. Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023," kata Anis di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Anggota DPR RI Komisi XI ini menyebut imbas dari turunnya harga komoditas unggulan juga terasa pada sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 mencapai Rp 1.028 triliun atau 44,5 persen terhadap APBN 2024.
Dia berpendapat, kinerja perpajakan tersebut terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
"Hal ini menunjukkan bahwa, penerimaan negara masih sangat tergantung dari harga komoditas. Tentunya Pemerintah sudah harus mengantisipasi, dengan menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas. Sebab, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Kita berharap hingga akhir tahun 2024, penerimaan negara bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).
Selain itu, sambung dia, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah kementerian/lembaga di bawah angka 30 persen, perlu mendapat perhatian.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan," tuturnya.
Lebih lanjut, legislator perempuan PKS ini juga mengungkapkan semenjak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023.
Ia berharap Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Anis menyebut benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.
"Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya," katanya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Dia juga mengingatkan pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Oleh sebab itu, kita berharap Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ujarnya.
"Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2024 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga," tutur Anis menambahkan.
Ia pun berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun 2024, tidak akan terlalu jauh berbeda.
"Keberhasilan APBN 2024 akan menjadi pijakan yang kuat dalam menghantarkan Pemerintahan baru untuk memulai menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program Pembangunan yang terdapat dalam APBN 2025," ucap Anis Byarwati.[]
