Jakarta – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU sebaiknya dikembalikan.
Usulan ini didasari evaluasi bahwa polemik yang timbul dari hal tersebut telah membawa mudarat (bahaya) yang nyata bagi organisasi.
Pandangan terbaru ini disampaikan Kiai Said saat menghadiri silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Awalnya, kebijakan pemerintah memberikan konsesi tambang dipandang sebagai bentuk apresiasi negara dan peluang untuk kemandirian ekonomi NU. Namun, perkembangan beberapa bulan terakhir dinilai justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri seperti dikutip pada Rabu, 10 Desember 2025.
Kiai Said menegaskan,NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang besar.
Organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal, mengganggu marwah, memunculkan persepsi negatif publik, serta menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis-politik berisiko tinggi.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegas mantan Ketua Umum PBNU periode 2015-2021 itu.
Kiai Said menambahkan,kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang. Fondasi kemajuan justru terletak pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” pungkasnya.
Usulan ini menandai pergeseran pandangan signifikan dari salah satu tokoh senior NU, yang sebelumnya mendukung konsesi sebagai peluang, kini menilai pengembalian sebagai langkah terbaik untuk menjaga keutuhan dan konsentrasi organisasi.[]
