Jakarta - Negara dalam hal ini Presiden dan jajarannya diminta hadir demi menyelamatkan hutan di negeri ini dari tangan-tangan kotor.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. 

Firman menyebut, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan setiap saat, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif.

Politisi Partai Golkar itu lalu menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak terkendali. Meskipun laporan menunjukkan bahwa deforestasi telah menurun.

"Penebangan liar dan pembalakan hutan masih terus terjadi, dan bahwa negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor," kata Firman dilansir Selasa, 2 Desember 2025.

Dia menuturkan, negara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penebangan liar dan pembalakan hutan. 

Selain itu, negara perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa harus merusaknya.

"Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup," ujar legislator dapil Jateng III ini.

Firman berharap, Presiden Prabowo tegas dan konsisten dalam memberantas penebangan liar dan pembalakan hutan, demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Dengan demikian, diharapkan bahwa hutan dapat diselamatkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga," tegas Firman. []