Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai revisi Undang-Undang TNI mengalami banyak masalah akibat buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tindakan.

"Ini adalah gambaran masalah komunikasi. Komunikasi tidak hanya verbal, tapi aksi. Kita berkomunikasi dengan aksi," ujar Jimly di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Senin, 31 Maret 2025.

Menurutnya, miskomunikasi terjadi di berbagai level, termasuk di kalangan pejabat tinggi.

Ia menyoroti bagaimana pernyataan pejabat sering kali keliru sehingga memperburuk situasi.

"Bukan cuma satu-dua pejabat, semuanya, termasuk presiden, sering kali berbicara keliru," katanya.

Selain komunikasi, Jimly juga menyinggung adanya kesalahan dalam pengelolaan pembahasan revisi UU TNI.

Ia menilai kondisi ini justru menimbulkan kekacauan, padahal banyak pejabat yang terlibat adalah figur lama dalam pemerintahan.

"Pemerintahan Jokowi sudah berjalan 10 tahun, seharusnya hasilnya lebih baik, bukan malah menurun," tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.

"Semakin jauh ketidakpercayaan, semakin sulit diperbaiki. Jika terus dibiarkan, penolakan dari masyarakat akan semakin besar," ujarnya.

Revisi UU TNI sendiri menuai kritik dari berbagai pihak. Mahasiswa dan kelompok sipil menolak aturan tersebut karena dianggap memperluas peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil.