Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan kecepatan internet Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu tahun terakhir.
Peningkatan ini disebut sebagai buah dari langkah strategis Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) dalam meningkatkan konektivitas, tata kelola spektrum, serta keamanan dan kualitas jaringan seluler.
Berdasarkan hasil pengukuran kualitas layanan (QoS) di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi mencatat rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 61,90 Megabit per second (Mbps) untuk unduh (download) dan 22,46 Mbps untuk unggah (upload).
Sayangnya, Kementerian Komdigi tidak menyertakan data perbandingan dari periode sebelumnya untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai peningkatan yang diklaim.
"Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja jaringan seluler yang konsisten dan pemerataan layanan yang mulai menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, seperti dikutip dari laman resmi Komdigi, Rabu, 5 November 2025.
Klaim pemerintah ini menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laporan Speedtest Global Index oleh Ookla per September 2025.
Dalam laporan Ookla, rata-rata kecepatan internet mobile Indonesia tercatat 47,50 Mbps untuk unduh dan 16,21 Mbps untuk unggah. Sementara untuk internet fixed broadband, rata-ratanya adalah 41,15 Mbps (unduh) dan 27,55 Mbps (unggah).
Dalam rilis tersebut, Kementerian Komdigi juga menyoroti peran Satelit Nusantara 5 (N5) yang diluncurkan pada 12 September 2025 sebagai tonggak penting pemerataan akses internet.
Satelit berkapasitas 160 Gbps yang dilengkapi teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) itu diproyeksikan beroperasi komersial pada April 2026.
"Dengan 101 spot beam dan 11 gateway, Satelit Nusantara 5 akan memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di seluruh Indonesia," kata Wayan.
Wayan menegaskan bahwa transformasi digital di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan hasil nyata.
Untuk tahun kedua, fokus pembangunan digital akan diarahkan pada pemanfaatan Satelit Nusantara 5, penyelesaian BTS di wilayah 3T Papua, serta perluasan layanan internet Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang pemerataan kesempatan. Visi Presiden sangat jelas: tidak ada warga yang tertinggal dalam transformasi digital," pungkas Wayan.
Guna mendukung konektivitas, pemerintah telah menyelesaikan dua regulasi penting tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan melakukan pengawasan ketat.
Hasilnya, ditemukan 1.519 pelanggaran yang telah dikenai sanksi administratif dan penghentian operasional.[]
