Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendukung kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penguatan rantai pasok pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Politisi Partai NasDem itu berpendapat, sinergitas Pemprov DKI Jakarta dengan BGN ini pada nantinya turut mengutakan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya dalam rantai pasok dan kestabilan harga.

Food Station Tjipinang Jaya dapat menguatkan berbagai bahan pangan pokok terutama beras (putih, merah, organik, ketan), minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam, susu UHT, air mineral, serta mie instan dan bumbu dapur.

Perumda Dharma Jaya menyediakan berbagai produk dan layanan ketahanan pangan hewani meliputi penjualan daging sapi, ayam, dan ikan.
‎
"Rantai pasok adalah kebutuhan dasar dan kalau kita ada BUMD seperti ini ada food station, pasar jaya, dan pasar jaya tempatnya," kata Nova Paloh saat diwawancarai usai penandatanganan kerja sama Pemprov DKI dan BGN di Balairung, Balai Kota Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

Menurut dia, kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan BGN dapat menciptakan perputaran ekonomi, penyediaan lapangan kerja, hingga kian menjamurnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN di banyak titik wilayah ibu kota hingga mencapai 1041 titik seperti yang disebut oleh Ketua BGN Dadan Hindayana.

"Kemudian, bagaimana istilahnya SPPG dapur MDG ini untuk mencapai 1041 yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Di sisi bersamaan, Nova Paloh juga menyoroti peran Bank Jakarta (Perseroda), PAM Jaya (Perseroda), Perumda Paljaya yang bisa ikut berdaya dalam program MBG ini.
‎
"‎Tentunya kan dibantu semua. Tadi ada Bank Jakarta untuk bagaimana penjaminan kreditnya. Ada mungkin dari PAM Jaya terkait dengan masalah airnya. ‎Ada juga dari Paljaya terkait dengan masalah limbahnya juga. Ini dikolaborasikan bersinergi bersama," ucapnya.
‎
Nova Paloh berkeyakinan, Program MBG dapat mengatasi problem‎ stunting, melalui pemenuhan gizi yang mencukupi.
‎
"Istilahnya sesuai dengan standar gizi yang ada. Komisi B mendukung. Pertama circle ekonomi, pemenuhan gizi, dan dapur SPPG.‎ Membantu juga circle ekonomi yang ada serta penyerapan tenaga kerja di sekitar-sekitar wilayah dapur-dapur SPPG ini," katanya.
‎
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional atau BGN sepakat menandatangani Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ibu kota.

"Kali ini kita baru saja menandatangani nota kesepakatan antara BGN dengan Pemerintah DKI Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026. []