Jakarta – Dalam upaya memperluas penyerapan aspirasi masyarakat untuk membangun Kepolisian yang lebih baik, Komisi Reformasi Polri secara resmi membuka saluran hotline melalui WhatsApp (WA) dan email.
Langkah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan solusi terkait reformasi di tubuh Polri.
Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pengumuman ini di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 November 2025.
Jimly menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir karena tingginya minat masyarakat yang telah menyampaikan masukan melalui berbagai cara.
"Jadi, selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan masukan ya, dan karena di HP kami itu banyak sekali masukan. Nah, jadi kami bikin WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya bisa ditulis sekarang, baik melalui e-mail maupun melalui WA," ujar Jimly.
Masyarakat yang ingin berpartisipasi kini dapat mengirimkan aspirasinya melalui:
· WhatsApp: 0813 1797 7771
· Email: sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com
"Kami mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam memberi masukan, silakan kirim melalui WA atau e-mail," tutur Jimly, menegaskan bahwa tidak ada batasan bagi jenis aspirasi yang ingin disampaikan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyebut pembentukan komisi ini oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah "keputusan emas."
Otto menekankan bahwa kesempatan langka ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak.
Ia juga menyampaikan bahwa komisi tidak hanya membuka diri terhadap masalah yang diadukan, tetapi juga sangat mengharapkan usulan solusi konkret dari masyarakat.
"Jadi kalau umpamanya dikatakan `oh untuk kenaikan pangkat di Polri itu adalah sulit begini begini begini`, kalau boleh diiringi dengan solusinya seperti ini. Paling tidak kami bisa mengetahui solusinya itu versi masyarakat," jelas Otto usai audiensi pada Kamis, 13 November 2025.
Seluruh masukan dan solusi dari masyarakat akan dikumpulkan, diverifikasi, dan kemudian dirumuskan oleh komisi menjadi rekomendasi kebijakan yang komprehensif.
Rekomendasi akhir ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Sayang sekali kalau kita lewatkan ini. Kesempatan ini jarang, mungkin sulit untuk datang dua kali. Nah oleh karena itu, kami membuka diri kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat untuk dapat berkontribusi positif di dalam membangun tujuan reformasi ini," pungkas Otto.[]
