Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Zuristyo Firmadata menegaskan permasalahan listrik, terutama di daerah-daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum juga mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Hal ini menjadi salah satu batu sandungan dalam pemerataan pembangunan, karena masyarakat terutama yang ada di pedesaan tidak merasakan suplai energi listrik secara baik dan merata.

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022 kemarin.

Dia mengaku kerap mendapatkan keluhan terkait suplai listrik saat berada di dapil-nya, Bangka Belitung.

"Menyampaikan aspirasi masyarakat Babel (Bangka Belitung) terkait pemadaman listrik yang menjadi masalah dari tahun ke tahun yang tidak mendapat solusi," kata Zuristyo seperti dikutip Opsi, Selasa, 29 Maret 2022.

Dia menjelaskan, pemadaman listrik juga memberikan efek buruk bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya, barang-barang elektronik cepat rusak, ditambah lagi aktivitas ekonomi masyarakat bisa terhambat.

Untuk itu, dia menekankan agar Dirut PLN benar-benar bisa menjamin pemerataan kualitas aliran listrik bagi masyarakat.

"Kalau daerah lain bisa diprioritaskan terkait keluhan kelistrikannya, maka untuk asas keadilan dan pemerataan, maka di Bangka Belitung juga harus bisa diprioritaskan dan dicari solusi dan penyelesaiannya oleh PLN," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI mendukung PT PLN untuk menghadapi dan mengatasi tantangan sistem kelistrikan Tahun 2022 terkait oversupply pada sistem Jawa-Bali dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Komisi VI DPR RI juga meminta PT PLN untuk memperhatikan calon investor dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PLN dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan Jawa, Sumatera, Kalimantan interkoneksi dan Sulawesi bagian Selatan agar tidak oversupply.[]