Jakarta - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah menambah kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan distribusi yang ketat juga harus dilakukan agar tepat sasaran.
Hal ini menjadi salah satu catatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022 kemarin.
"Setelah tidak ada PPKM, dulu bis yang antre cuma dua atau tiga. Tapi kan sekarang kadang-kadang sampai seratus jejeran antreannya. Dan angkutan barang juga antreannya tinggi. Harapan kami ditingkatkan lagi kuota bio solar karena kebutuhannya sangat tinggi," kata Khilmi seperti dikutip Selasa, 29 Maret 2022.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga meminta Pertamina untuk selalu memantau traffic penjualan dan kebutuhan solar di berbagai daerah, agar bisa menerapkan peraturan dan kuota yang jelas agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.
"Di POM bensin kan sudah ada sistem digitalisasi, itu kan sudah terpantau semua, kita mobil biasa mau beli bio itu kan tidak boleh. Kalaupun boleh kita harus menunjukkan STNK dan dapatnya sedikit. Semua bisa dilihat siapa yang berhak mendapatkan solar subsidi atau tidak," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengeluhkan perihal masih langkanya solar di SPBU. Menurutnya, antrean solar di dapil-nya sering kali sangat panjang dan mengular.
"Faktanya solar masih mengantre, yang perlu dicatat bagaimana Perpres 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan, Pertamina tentu tidak bisa kerja sendiri. Harus bekerja sama dengan aparat untuk melaksanakan Perpres ini. Karena faktanya kita masih melihat antrean di SPBU secara mengular," tutur Andre.
Dia juga meminta agar ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan Pertamina terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.
"Mobil-mobil yang harganya lebih dari Rp 500 juta jangan ngantri subsidi lagi, dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas, harus berani mengusulkan itu ke Menteri ESDM," katanya.
"Supaya betul-betul rakyat yang membutuhkan subsidi itu yang mendapatkannya. Karena antrean yang mengular itu bukan hanya menyulitkan orang untuk mendapatkan solar subsidi, tapi juga mengganggu mobilitas, dan mengganggu pergerakan ekonomi lain," sambung Andre Rosiade.[]
