Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.
Hal ini penting dilakukan mengingat sudah banyaknya gereja yang akan menggelar perayaan Nataru secara luring (onsite) dan masif.
Kepala Pusat Kajian Keamanan dan Hubungan Internasional (Cesfas) Fisipol, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Angel Damayanti mengatakan berbagai obyek pariwisata, mal, dan hotel juga semakin banyak dibuka untuk umum menjelang liburan Nataru.
"Tempat-tempat publik yang terbuka seperti ini biasanya menjadi target dari serangan kelompok teror," kata Angel diwawancara Opsi.ID di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.
Selain itu, penyelenggaraan pernikahan putra Presiden Jokowi dan adik dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, yakni Kaesang Pangarep juga akan digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Minggu, 11 Desember 2022 mendatang.
Acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono ini juga dapat mengundang perhatian publik luas.
Oleh sebab itu, kata Angel, peran intelijen menjadi sangat penting sebagai antisipasi aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Mengingat di awal Desember saja sudah ada aksi teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh mantan napi teroris, Abu Muslim alias Agus Sujatno, yang merupakan anggota JAD, afiliasi ISIS," ujarnya.
Ia menegaskan, jika kemampuan intelijen ini dikaitkan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi aksi teror, maka pihak kepolisian dan BNPT tentunya telah memetakan potensi-potensi ancaman teror yang ada di Indonesia.
Selain itu, identifikasi juga harus dilakukan secara masif untuk mengetahui kelompok apa saja yang masih aktif dan terus melakukan kaderisasi, indoktrinasi dan penggalangan sumber daya serta dana.
"Pemetaan tersebut tentunya perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika terorisme yang terjadi," tuturnya.
Di samping itu, BNPT, Polri dan kementerian/lembaga (K/L) terkait juga perlu terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan aparatur negara di semua level, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan deteksi dini.
Selain itu, kata dosen MK Kebijakan Penanggulangan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di program Doktoral STIK/PTIK ini, koordinasi dan komunikasi dari seluruh pihak terkait juga harus semakin intensif dalam mengantisipasi aksi teror yang terus berkembang dan bergerak secara dinamis.
"Koordinasi dan komunikasi ini penting untuk berbagi tugas, siapa melakukan apa dan bagaimana dalam menghadapi kejadian sebelum, pada saat dan setelah serangan teror," ucapnya.
Selanjutnya, Angel menyebut komunikasi aparat keamanan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat juga menjadi salah satu kunci keberhasilan mencegah dan mengantisipasi munculnya serangan teror di tengah masyarakat.
"Pelibatan masyarakat menjadi "mata dan telinga" bagi aparat keamanan akan sangat membantu dalam upaya deteksi dini adanya potensi ancaman terorisme," katanya.
"Ini artinya, masyarakat juga perlu bersikat aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dalam lingkup yang paling kecil sekalipun seperti RT dan RW," ucapnya menambahkan.
Yang terakhir, dia mengatakan terorisme dalam dua dekade terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari jaringan terorisme internasional, seperti Al Qaeda dan ISIS, baik dalam hal afiliasi jaringan maupun pendanaan dan pergerakan pelaku teror.
Itu artinya, kapasitas dan kemampuan aparat yang berhubungan dengan penanggulangan terorisme di Indonesia juga harus siap untuk bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional.
Baca juga: Eks Napiter Bom Panci Sasar Polsek Astana Anyar, Ini Kata Kepala Cesfas Fisipol UKI
Baca juga: Tolak KUHP, Bom Bunuh Diri di Bandung Tinggalkan Catatan: Perangi Para Penegak Hukum
"Kementerian dan Lembaga terkait juga perlu sigap merespons berbagai Koordinasi dan komunikasi secara internasional serta aturan/tuntutan internasional dalam melawan terorisme," ucap Angel Damayanti.[]
