KontraS Kecam Penyerbuan dan Kriminalisasi Polisi ke Warga Desa Wadas

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan represif berupa penyerbuan aparat Kepolisian dan kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo pada Selasa, 8 Februari 2022.

Menurut KontraS, upaya yang dilakukan pihak kepolisian jelas menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penyerbuan, penangkapan sewenang-wenang, teror, dan pengejaran terhadap masyarakat menggambarkan peliknya permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Wadas.

“Harus dipahami bahwa pendekatan keamanan berbasis kekerasan hanya akan menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat. Kami menemukan beberapa pelanggaran atas tindakan kepolisian hari ini di Desa Wadas,” kata KontraS di akun Twitter-nya dikutip Opsi, Rabu, 9 Februari 2022.

Baca juga: Polisi Tangkap Warga Wadas, Fadli Zon: Sebenarnya Pembangunan Ini untuk Siapa?

Pertama, tindak kekerasan, intimidasi, mengancam, serta melakukan penangkapan terhadap warga jelas bertentangan dengan Perkapolri 8/2009 tentang implementasi HAM. Di sisi bersamaan juga menunjukan watak aparat yang represif dan sewenang-wenang, terlebih jika berkaitan dengan kepentingan pembangunan atau investasi.

Kedua, pengerahan anggota Kepolisian dengan jumlah besar tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, nesesitas, preventif, dan masuk akal (reasonable). Pengerahan ini, kata KontraS, justru menunjukkan langkah intimidatif dan eksesif Kepolisian dalam menyikapi penolakan warga terhadap keberadaan pertambangan.

Ketiga, keterlibatan kepolisian untuk melakukan pengamanan menunjukkan ada pemaksaan atas pengukuran dan mengabaikan prinsip partisipatif. KontraS menilai, upaya mengukur tanah juga semestinya tidak bisa dilakukan karena ada sengketa dengan masyarakat yang harus dicapai terlebih dulu hingga mufakat.

Baca juga: Alissa Wahid Desak Kapolda Jateng Bebaskan Puluhan Warga Desa Wadas

Mereka khawatir sikap sewenang-wenang ini terus dilakukan tanpa mengindahkan kepentingan publik. Jaminan atas keterbukaan akses informasi dari segi apapun juga harus dibuka seluas-luasnya guna menyampaikan fakta peristiwa di lapangan.

“Tarik mundur aparat dari Desa Wadas & hentikan perampasan ruang hidup masyarakat! @DivHumas_Polri @ListyoSigitP @ganjarpranowo,” kata KontraS. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

The Alif Rilis Album Antologi Sakit Otak Kolaborasi Bareng Label demajors

Jakarta - Grup musik indie rock asal Malaysia, The...

Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi

Jakarta - Di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan...

Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah

Jakarta - Meskipun kerangka hukum penerbitan obligasi daerah telah...

KAI Daop 3 Cirebon Gandeng Tiga Kejari, Perkuat Perlindungan Hukum dan Pengamanan Aset

Cirebon – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

PKS Sebut Legitimasi PSI di Pemerintahan Prabowo Habis, PSI: Kami Tetap Mendukung!

JAKARTA, Opsi.id – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi...

Sepanjang 2026, KAI Daop 3 Cirebon Edukasi 1.056 Orang Tentang Dunia Perkeretaapian

Cirebon - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

Polres Cirebon Kota dan Macan Ali Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Mundu

CIREBON – Kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan...

Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah...

Berita Terbaru

Popular Categories