Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membawa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina ke ranah politik.

Politisi Partai Gerindra ini meminta penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," ujar Bambang dalam keterangan yang dikutip, Sabtu, 8 Maret 2025.

Ia memastikan DPR tidak berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus ini.

Menurutnya, DPR percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung dalam menangani perkara yang diduga terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

"Kami percaya Kejaksaan Agung. Kami tidak akan masuk ke ranah hukum, biarkan hukum ditegakkan setegak-tegaknya," tegasnya.

Bambang juga menyatakan dukungannya terhadap kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam menghitung besarnya kerugian negara akibat praktik korupsi ini.

Ia menekankan bahwa fokus utama bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga menyelamatkan Pertamina sebagai aset strategis negara.

"Jangan sampai karena perbuatan segelintir oknum, Pertamina yang merupakan aset bangsa malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita harus selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," tandasnya.[]