Jakarta – Pemerintah terus mempersiapkan pelaksanaan program 3 juta rumah gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Satuan Tugas Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa calon penerima program ini akan difokuskan pada masyarakat miskin, khususnya mereka yang termasuk dalam desil 1 dan 2 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kriteria penerima adalah kelompok desil kedua terbawah,” ujar Bonny dalam diskusi bersama Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.

Desil 1 dan 2 mencakup rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yaitu 1-20 persen terbawah dalam hierarki ekonomi masyarakat.

Bonny menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan definisi lebih jelas mengenai kategori “orang miskin”.

Tugas tersebut berada di bawah Badan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin Budiman Sudjatmiko.

“Indikasi awalnya adalah mereka yang berpenghasilan maksimal Rp1 juta per bulan dan menggunakan listrik 450 kWh. Tapi, ini masih dalam tahap perumusan dan belum final,” tambah Bonny.

Bonny juga menegaskan pentingnya proses verifikasi data penerima rumah gratis.

Data awal akan diusulkan oleh kepala desa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, data tersebut tidak langsung diterima begitu saja.

“Kami akan melakukan verifikasi berlapis. Babinsa akan mendatangi rumah calon penerima untuk memastikan keabsahan data secara by name by address. Hanya data yang lolos verifikasi yang akan diteruskan ke perbankan untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan memastikan bahwa penyaluran rumah gratis tidak melenceng dari target.

Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran secara efektif agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh kelompok termiskin.

“Kami tidak ingin bantuan ini salah sasaran. Semua tahap dilakukan dengan hati-hati agar keadilan tercapai dalam pelaksanaannya,” pungkas Bonny.[]