Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menginformasikan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, setelah Undang-Undang IKN disahkan oleh DPR pada Selasa, 18 Januari 2022 kemarin.

"Otorita IKN ini sendiri sedang dibuat, nanti akan dibentuk Perpres untuk itu," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong kepada wartawan di Jakarta, dikutip Opsi, Kamis, 20 Januari 2022.

Wandy menyampaikan, dari Perpres tersebut tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan.

"Saya kira semuanya sangat mengenal good governance, itu sangat penting, tentu juga sudah dipikirkan, tapi sekarang ini eranya partisipasi publik," ucapnya.

Dia menegaskan, ketika Perpres Otorita IKN dijalankan, maka masyarakat bisa bersama-sama mengawasi, mengamati, dan memberi masukan sebelum pimpinan Otorita IKN ditetapkan.

Wandy menepis anggapan proses pembahasan dan pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang dikerjakan sangat singkat dan terburu-buru. Menurutnya, perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.

"Ini yang harus diketahui publik bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas dalam persiapan draf RUU, Perpres, dan bahkan rancangan masterplan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu," ucap Wandy.

"Rumusan UU IKN didukung kajian beserta naskah akademik yang sudah dibahas bersama antara Pemerintah, DPR, dan para ahli," katanya lagi.

Wandy menilai saat ini yang paling penting adalah mengawal proses selanjutnya agar pandangan berbagai pihak bisa diakomodasi dalam pelaksanaan pemindahan IKN.

"Kerja sama penuh antara seluruh elemen masyarakat bersama dengan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan pemindahan ibu kota baru ini," ujarnya. []