Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan mereka yang mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjabat setelah 2024 seolah sedang memberikan racun.
Demikian disampaikan Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani, merespons isu presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan ini kembali muncul ke permukaan.
"Siapa pun yang mendorong isu yang pada intinya mendorong Presiden Jokowi menjabat kembali setelah 2024, maka mereka sesungguhnya berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan Presiden," kata Jaleswari seperti mengutip keterangannya, Senin, 5 September 2022.
Dia mendesak pihak-pihak yang menyuarakan hal tersebut untuk segera menyetop gerakan itu.
"Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan Presiden Jokowi. Seolah memberi madu padahal racun. Wacana yang sangat tidak produktif. Hentikan gerakan itu," ujarnya.
Dia berpandangan, Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan hanya akan menjabat dua periode. Selain itu, ia juga menepis adanya penundaan pemilu.
"Presiden sudah berulang kali menyatakan yang substansinya hanya menjabat selama dua periode jabatan. Tidak ada perpanjangan jabatan, tidak ada penundaan pemilu, juga tidak tiga periode. Hanya dua periode jabatan," tuturnya.
Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah tidak bisa menertibkan gerakan yang menyuarakan isu presiden tiga periode itu.
Menurutnya, hal ini mengenai prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan asalkan tidak anarkis.
"Nanti jika ditertibkan pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, asal jangan anarki, negara menjamin itu, tapi apa pun gerakan itu seharusnya tetap menggenggam prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita," ucap Jaleswari.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya untuk tetap tunduk pada konstitusi yang tak mengizinkan presiden menjabat lebih dari dua periode. Hal itu diungkapkan demi menanggapi banyaknya dukungan wacana Jokowi Tiga Periode.
Berbicara dalam gelaran Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) di Bandung, pada Minggu, 28 Agustus 2022, Jokowi menegaskan bakal selalu taat pada konstitusi dan keinginan rakyat.
"Jokowi, Jokowi, konstitusi tidak memperbolehkan. Ya sudah jelas itu dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," ucap Jokowi, dikutip Opsi pada Minggu, 28 Agustus 2022.[]
