Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penceramah radikal, yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI-Polri beberapa pekan lalu, merupakan hal faktual dan bukan mengada-ada. 

"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Rumadi  meneruskan catatan persnya di Jakarta, Rabu, 9 Maret 2022.

Terkait beredarnya daftar nama penceramah radikal di media sosial, dia menyebut pemerintah tak pernah mengeluarkan rilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. 

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. 

"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah, dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. 

"Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," ucap Rumadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Presiden Jokowi mengatakan, tak bisa hanya personel TNI dan Polri yang harus berbenah terutama terkait arah kedisiplinan.

"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.

Jokowi mengingatkan lagi, di tentara dan kepolisian tidak bisa seenaknya. "Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," kata Jokowi.

Presiden menekankan, kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Jokowi juga menyinggung bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri.[]