Jakarta - Tepat satu hari usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming sebagai buronan, orang-orang NU kultural mulai bersuara lantang, meminta buronan komisi antirasuah itu dipecat dari kepengurusan PBNU.
Bahkan kini muncul juga gerakan masyarakat penjaga akal sehat (Gemas PAS), sebuah gerakan yang mendorong PBNU agar cepat mengambil sikap untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang mendukung pemberantasan korupsi.
Ada Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, KH Imam Jazuli yang secara tegas meminta Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memecat Mardani Maming dari kepengurusan PBNU.
Kiai Jazuli mengatakan, bila Mardani Maming tetap jadi pengurus PBNU, maka citra yang menyebut orang NU membela tersangka koruptor akan melekat.
Sementara, jika Mardani Maming tidak dibela dan masuk penjara, pun membentuk bahwa pernah ada pengurus PBNU yang terjerat korupsi, itu juga akan melekat.
"Pemecatan Mardani Maming adalah pilihan yang terbaik di antara perkara-perkara buruk. Lebih baik NU dicitrakan pernah dihuni oleh seorang tersangka koruptor, dari pada NU dicitrakan membela tersangka koruptor," kata Kiai Jazuli, Rabu, 27 Juli 2022.
Tidak hanya Kiai Jazuli, kritikan juga datang dari Pengasuh Ponpes Baitul Kilmah, Bantul KH Aguk Irawan MN.
Menurutnya, negara yang beradab dan maju akan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum yang berlaku di negaranya, dan tidak pernah mangkir dari proses hukum.
Hal itu, kata Aguk, penting dicontoh oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam kasus Mardani Maming.
Dia mencontohkan seperti apa yang dilakukan Perdana Menteri New South Wales, Australia, Gladys Berejiklian yang mundur pada medio 2021 lalu, dan yang paling anyar adalah mundurnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson baru-baru ini.
"Negara-negara maju telah memberikan contoh bagaimana etika politik harus dijalankan. Figur publik yang telah mencoreng kepercayaan publik, ia harus mengundurkan dirinya," tutur Aguk.
Selain itu Tokoh muda NU, KH Maman Imanulhaq juga lantang bersuara soal kasus Maming.
Pegiat anti korupsi ini pun tak mengerti alasan PBNU yang masih saja mempertahankan nama Maming sebagai bendahara umum. Padahal sudah lama berembus kabar bahwa Mardani telah jadi tersangka komisi antirasuah.
Sikap PBNU justru seolah menunjukkan gestur `membela` pada Maming, hal ini menambah gejolak di tubuh NU kian besar.
Padahal berkaca dari PDI Perjuangan, sebagai partai yang menaungi Maming, telah jelas-jelas menyatakan sikapnya tidak akan mengintervensi terhadap proses hukum yang digelar KPK.
"Sikap PBNU dalam kasus ini sudah irrelevant dengan misi NU yang mengajarkan jamaahnya untuk mendukung negara, termasuk juga pada penghormatan dan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Kiai Maman kepada wartawan, Rabu, 27 Juli 2022.
Oleh sebabnya, Kiai Maman berharap, PBNU segera mengambil langkah tegas untuk memecat Maming. Itu satu-satunya cara, kata Kiai Maman, yang dapat memberi pesan pada khalayak bahwa NU masih dijalankan dengan rasional serta profesional.
Meski tentunya, imbuh dia, PBNU sudah telat mengambil sikap, namun masih jauh lebih baik ketimbang tetap mempertahankan Maming hingga ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
"Terlalu besar harga yang dibayar untuk mempertahankan seorang Maming di PBNU, yang pada akhirnya merusak reputasi NU sebagai ormas terdepan pendukung NKRI," ucap Kiai Maman.[]
