Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kesadaran para pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi dan memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Hal itu Presiden Jokowi katakan seiring dimulainya pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai berlaku 28 April 2022.

Jokowi menegaskan, semestinya kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri, bisa dengan mudah tercukupi. Sementara, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Merasa Ironi Minyak Goreng Langka di RI

"Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi," kata Jokowi dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Opsi, Kamis, 28 April 2022.

Maka itu, Jokowi akan berpatokan terhadap hal di atas, guna mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya.

Menurut dia, begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, maka pemerintah akan mencabut larangan ekspor.

Baca juga: Larangan Ekspor Minyak Goreng Bakal Dievaluasi, Jokowi: Negara Perlu Devisa dan Pajak

"Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," tegasnya.

Menurut dia, kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri berlaku dari seluruh wilayah Indonesia mulai hari ini.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri sehingga pasokan melimpah," kata Jokowi. []