Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah tepat.
“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas,” ujar Anis di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2025.
Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, sejak awal proyek infrastruktur KCJB atau Whoosh sudah bermasalah, termasuk karena tidak masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.
“Bahkan Menhub saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakal tidak bisa dibayar,” paparnya.
Berdasarkan laporan keuangan, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) — entitas anak PT KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) — mencatatkan kerugian sebesar Rp 4,195 triliun pada 2024.
Pada semester I tahun 2025, kerugian masih berlanjut hingga Rp 1,625 triliun.
“Kereta cepat menurut data BPS hanya ramai saat liburan, padahal biaya investasinya sangat besar, dan biaya operasionalnya juga tinggi,” kata Anis.
Ia menilai kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan saat ini agar setiap kebijakan publik diputuskan dengan kajian yang matang.
“Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini harus menanggung beban utang sekitar Rp 2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang merupakan penugasan presiden terdahulu, padahal pembantunya sudah memperingatkan sejak awal,” ungkapnya.
Anis menegaskan, penggunaan APBN harus difokuskan pada hal-hal yang esensial.
“Dengan adanya aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, di mana dividen BUMN disetorkan ke Danantara dan tidak lagi masuk ke APBN, maka Danantara harus mencari solusi yang tidak membebani keuangan negara,” pungkasnya.[]
