Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2025 dinilai masih belum optimal.
Kritik ini disampaikan menanggapi laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan realisasi APBN mengalami defisir Rp479,7 triliun (2,02% terhadap PDB).
Anis, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran dan Komisi XI, memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis.
Ia membandingkan data realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya untuk mendukung analisisnya.
"Jika dibandingkan dengan Oktober tahun 2024 lalu, pendapatan negara Oktober 2025 menurun sebesar 6,5 persen," ujar Anis di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 November 2025.
Realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun, atau 73,7% dari target dalam outlook APBN 2025. Angka ini lebih rendah dari realisasi Oktober 2024 yang mencapai 80,2%.
Anis mendorong Kemenkeu untuk bekerja lebih keras mengejar target pendapatan negara, terlebih di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.
Tidak hanya pendapatan, realisasi belanja negara juga menunjukkan tren yang sama. Hingga Oktober 2025, belanja negara mencapai Rp2.593 triliun (73,5% dari outlook), lebih rendah 0,8% dibanding realisasi Oktober 2024 yang sebesar 74,3%.
"Padahal seharusnya semangat Menteri Keuangan untuk melakukan percepatan belanja, berdampak pada kenaikan realisasi belanja negara di Oktober, nyatanya data berkata lain," tegasnya.
Anis mengingatkan bahwa realisasi dan eksekusi belanja yang lemah akan mengurangi fungsi stimulus APBN.
"Pemerintah harus bekerja lebih ekstra, karena ini menyangkut kondisi ekonomi, harapan, dan kesejahteraan rakyat secara luas," paparnya.
Terkait defisit APBN yang mencapai 2,02% terhadap PDB, Anis menyoroti kenaikan yang signifikan dibandingkan periode Oktober 2024 yang sebesar 1,37%.
Defisit ini, menurutnya, terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dari belanja.
Di akhir pernyataannya, Legislator PKS ini mengingatkan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mengecilkan defisit anggaran, yang disampaikan saat pemaparan RUU APBN beberapa bulan lalu.
"Sehingga Menkeu harus mengupayakan amanat presiden tersebut seoptimal mungkin," pungkas Anis.[]
