Jakarta - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkap strategi antisipasi, mitigasi, pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Antisipasi Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Suharyanto menyebut, yang pertama adalah penetapan status siaga darurat bencana karhutla, melalui koordinasi dengan perangkat atau pemangku kebijakan di daerah untuk menyusun rencana operasi penanganan karhutla.
"Mohon Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota agar sedini mungkin menetapkan siaga darurat karhutla. Sehingga upaya-upaya operasi penanganan ini dapat segera dilakukan," kata Suharyanto.
Strategi yang kedua adalah pelibatan komponen pentaheliks, mulai dari dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.
Menurut Suharyanto, tanpa peran dari komponen tersebut, maka penanggulangan bencana akan lebih berat dan mustahil dilakukan. Bagaimanapun, penanggulangan menjadi urusan seluruh pihak.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan komponen dari unsur pentaheliks dalam penanganan karhutla," jelas Suharyanto.
Baca juga:
Dua Tahun Terakhir Karhutla Menurun 78 Persen, Pemda Jangan Lengah
Lebih lanjut, Suharyanto juga meminta dukungan dari komponen Pemerintah Pusat, mulai dari Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri, agar memainkan peran dalam penanggulangan bencana karhutla sesuai tupoksinya.
"Ini juga saya minta dukungannya dari pusat, dari Kementerian atau Lembaga yang hadir di sini maupun daring. Ini ada Pak Asop yang mewakili Panglima TNI dan Asops Kapolri. Kita harus dukung yang ada di daerah," kata Suharyanto.
Di samping itu, Suharyanto juga menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan karhutla melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli.
"Sekali lagi saya tegaskan. Apabila terpantau api, padamkan sedini mungkin," tandas Suharyanto.
Luas wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami penurunan hingga 78 persen dari tahun 2019 sampai 2021.
Tren penurunan juga terjadi pada kasus kebakaran lahan gambut dari tahun 2016 sampai 2021 sebesar 92 persen.
Berdasarkan hasil rekapitulasi monitoring data Sipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wilayah yang mengalami penurunan itu meliputi enam provinsi masing-masing Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. []
