Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan enggan membuka big data yang dirinya klaim terdapat 110 juta warganet mendukung penundaan Pemilu 2024.
Politisi Golkar ini menyatakan data yang dirinya ungkap itu bukan rekayasa alias data asli. Luhut lantas mengingatkan, teknologi terkini sudah canggih sehingga memungkinkan untuk membaca preferensi masyarakat.
"Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?" ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dikutip dari detik.com, Rabu, 16 Maret 2022.
Baca juga: Jubir Luhut Tak Bisa Ungkap Big Data Penundaan Pemilu 2024
Luhut menilai big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, ada suara masyarakat yang tidak setuju dengan gelaran pemilu yang mahal di saat pandemi.
Luhut juga menyebut masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik, sehingga ingin keadaan damai.
"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar," ujarnya.
Baca juga: Peneliti LSJ: Perpanjangan Jabatan Presiden Picu Kerusuhan Sosial Seperti Era Soeharto
Sebelumnya, Luhut menyebut pemerintah menangkap aspirasi masyarakat soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, aspirasi itu diketahui dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
Diketahui, Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi meragukan big data Luhut. Dia mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu yang menyatakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan soal presiden 3 periode.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu pun menilai klaim big data Luhut Binsar Pandjaitan tersebut penting dijelaskan kepada publik. Tujuannya, supaya jelas dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya. []
