News Senin, 02 Oktober 2023 | 16:10

Luhut Pandjaitan Bilang Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis

Lihat Foto Luhut Pandjaitan Bilang Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis Presiden Jokowi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Pemerintah pusat membuat kebijakan untuk menggratiskan tarif transportasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) hingga pertengahan Oktober 2023 mendatang.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan saat berpidato dalam agenda peresmian kereta cepat tersebut di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin, 2 Oktober 2023.

Pemerintah sepakat menamai KCJB dengan sebutan Whoosh alias Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat.

"Kami bersepakat, hingga pertengahan Oktober pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis," kata Luhut.

Dia menyebut, selama tiga pekan terakhir sejak dibukanya uji coba gratis KCJB bagi publik, pemerintah melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa menyambut kereta cepat itu.

"(Masyarakat) langsung merasakan sendiri kemanfaatannya, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat keandalan sistem yang telah teruji, berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB," ujarnya.

Agenda peresmian KCJB, lanjutnya, adalah catatan bersejarah, di mana bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan proyek perkeretaapian modern di tengah berbagai tantangan yang telah dilalui.

Tantangan yang dimaksud seperti masalah pembebasan lahan, koordinasi lintas kepentingan, hingga masalah pendanaan yang sulit di saat pandemi Covid-19.

"Terus terang sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden, untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta api cepat pada akhir 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan," ucap Luhut Pandjaitan.

Namun tantangan itu berhasil diatasi berkat kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, swasta dan juga pemerintah Tiongkok bersama seluruh perusahaannya yang terlibat.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya