Jakarta - Sebanyak 29 lurah dan kepala desa di Jawa Barat (Jabar) menerima penghargaan Paralegal Justice Award dari Kementerian Hukum dan HAM di Discovery Hotel Ancol, Kamis, 1 Juni 2023.
Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Kategori Paralegal Justice Award diberikan Lurah yang mendapatkan penghargaan Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita. Non Litigation Peacemaker sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada Lurah yang telah berdedikasi sebagai aktor penting dalam mewujudkan perdamaian masyarakat di wilayahnya.
Sementara, Anubhawa Sasana Desa Jagadditha diberikan kepada Desa/Kalurahan Sadar Hukum secara tematik yang tidak hanya konsisten mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, tetapi juga memiliki potensi layak investasi, meningkatkan potensi pariwisata, dan meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja.
Kategori penghargaan yang diberikan terbagi atas 3 kategori yaitu kategori Non Litigation Peacemaker (NLP), kategori Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita (ASDJ) dan kategori Paralegal Justice Award (PJA).
Ada juga yang penerima kategori NLP dan ASDJ secara sekaligus, selain itu juga terdapat penghargaan tambahan yaitu `Top 10 Kepala Desa Terfavorit` yang dipilih melalui voting oleh masyarakat umum.
Berikut daftar penerima penghargaan;
Kategori NLP:
1. Aas Mohamad Asor, Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.
2. Adnan, Desa Bojong Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan.
3. Agus Junaedi, Desa Selajambe Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
4. D. Sukaya, Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.
5. Nurul Komariyah, Desa Bojong Kec. Cilimus Kab. Kuningan.
Kategori ASDJ:
1. Mohamad Soleh, Desa Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi.
2. Muhamad Ripai, Desa Cikurutug Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi.
3. Muhlaso Dian Adinata, Desa Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
4. Neneng Wardah, Desa Wanajaya Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.
5. Pitriani Dewi, Desa Jembarwangi Kec. Tomo Kab. Sumedang.
6. Priana, Desa Cigugurgirang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
7. Sukana, Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
8. Ujang Sobandi, Desa Cipanengah Kec. Lembursitu Kab. Sukabumi.
9. Wawang Sudarwan, Desa Hambalang Kec. Citeureup Kab. Bogor.
Kategori PJA:
1. Ade Chandra Somantri, Desa Wanahayu Kec. Maja Kab. Majalengka.
2. Agus H Mamun, Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
3. Ajie Nugraha, Desa Mekarsari Kec. Selaawi Kab. Garut.
4. Arief Amarudin, Desa Kertayasa Kec. Sindangagung Kab. Kuningan.
5. D. Krisna Suhendar, Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan.
6. Dadang Carmana, Desa Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
7. Dadang Sudayat, Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
8. Didi Wahyudi, Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu.
9. Farhan Fauzi, Desa Kertamulya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
10. Firmansyah, Desa Ciburuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
11. Hayati, Desa Darmawangi Kec.Tomo Kab. Sumedang.
12. Juandi, Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.
13. Marwan, Desa Ciloto Kec. Cipanas Kab. Cianjur.
Kategori tambahan, Top 10 Kepala Desa Terfavorit:
1. Farhan Fauzi, Desa Kertamulya, Kab. Bandung Barat.
2. Wawang Sudarwan, Desa Hambalang, Kab. Bogor.
Para kepala desa dan lurah yang ada di wilayah Jawa Barat tersebut menjadi penerima penghargaan bersama dengan 275 orang kades dan lurah se-Indonesia lainnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Dwi Prasetya menuturkan bahwa pihaknya merasa bangga kepada seluruh kades/lurah di Jabar.
Sebab, lanjutnya, lurah dan kades tersebut memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk memposisikan diri menjadi problem solving dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya.
"Agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus masuk ranah hukum/pengadilan, mereka siap hadir bahkan berjuang bersama-sama rakyatnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi rakyatnya yang sedang mengalami permasalah hukum," katanya.
"Para Kades dan Lurah binaan kami juga sangat proaktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakatnya dengan membuka akses program-program penyuluhan bekerja sama dengan para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar," ucap Andika menambahkan.[]