Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyinggung beredarnya isu agenda pembahasan penundaan pemilihan umum (pemilu) yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenkopolhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan. Padahal sebenarnya pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," kata Mahfud dalam keterangannya, dikutip Opsi, Senin, 21 Maret 2022.

Baca juga: Mahfud Md: Tahun 2024 Ada Pemilu Presiden dan Pilkada

Mahfud mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara.

"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru `kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," kata Mahfud.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Jadi, pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Mahfud Md. []