Jakarta - Mohammad Mahfud MD merupakan sosok populer di Indonesia. Dari seorang akademisi, hakim hingga menteri sudah dijabatnya.
Tak heran kualitasnya cukup mumpuni hingga Partai Solidaritas merekomendasinya satu dari sembilan nama kandidat penerus kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mahfud MD pernah menjadi staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak 1984.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI sejak 2000 hingga 2001 di masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan juga Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2001.
Mahfud merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB tahun 2002-2005.
Pernah juga Rektor Universitas Islam Kadiri tahun 2003-2006, anggota DPR-RI periode 2004-2008, anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkumham RI.
Baca juga: Mahfud Md Instruksikan Polisi Bersikap Humanis, Jangan Langgar HAM
Mahfud, pria kelahiran Sampang, Madura pada 13 Mei 1957. Pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008-2011 dan menjadi Hakim Konstitusi periode 2008-2013.
Presiden Jokowi di periode kedua menunjukkan Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sejak 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Mahfud MD bersama anggota DPR RI dari PDIP Effendi Simbolon. (Foto: Twitter)
Mahfud selalu tampil di depan ketika banyak pihak melayangkan kritikan atas kinerja Presiden Jokowi.
Berbasis survei dari lembaga kredibel, Mahfud lewat akun Twitter pada 21 Februari 2022 kemarin menyorongkan hasil survei Litbang Kompas, di mana publik puas kinerja sang presiden.
"Oh, menurut Kompas dll publik yang bilang puas ya publik yang sekitar 73 persen itu. Yang 27 persen bilang tak puas. Ini ada metodologi ilmiahnya," cuit Mahfud.
"Dan menurut Kompas capaian kepuasan terhadap Presiden Jokowi ini adalah yang tertinggi sejak tahun pertama Presiden Jokowi menjabat, yakni 2015," imbuhnya.
Bahkan dalam survei yang sama, termasuk juga beberapa lembaga survei lainnya bidang politik, keamanan, penegakan hukum, dll tingkat kepuasan publik juga mengalami kenaikan.
"Tak masalah dan boleh kalau ada yang mengkritik. Tapi hasil survei Kompas ini senada dengan hasil survei lain seperti yang dirilis oleh SMRC, Indikator, dll. Bahkan lembaga survei internasional seperti Economic Intelligence Uni (EIU) juga menyebut bahwa indeks demokrasi di Indonesia sekarang naik," kata Mahfud. []
