Jakarta - Dalam Seminar Nasional bertajuk `Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024` di UIN Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi di setiap Pemilu.

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk menjaga keberlangsungan Pemilu yang lebih demokratis.

"Saya mengatakan begini, apakah Pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan. Tidak, Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Yang kemarin dan besok," kata Mahfud di UIN Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.

Lantas, ia mencontohkan Pemilu yang berlangsung di masa Orde Baru (orba). Kecurangan saat ini, lanjutnya, dilakukan oleh peserta Pemilu. Sementara masa Orba kecurangan dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau dulu zaman Orba tak bisa dibantah, curang. Itu yang curang pemerintah, terhadap rakyat. Apakah (Pemilu) besok ada kecurangan, pasti ada," ujarnya.

"Sudah lima kali Pemilu kita, tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri. Bukan pemerintah," sambungnya.

Selain itu, kata dia, partai politik juga saling menggugat karena merasa dicurangi. Gugatan itu dilayangkan terkait dengan perolehan suara.

"Misalnya partai a menggugat b, b menggugat c, c menggugat f. Saling menggugat gitu karena merasa dicurangi. Siapa, yang curang biasanya pesertanya membayar orang di TPS. Memalsu suara perjalanan dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan," ucap Mahfud MD.[]