Jakarta - Mantan Menko Polhukam era Jokowi, Prof Mahfud MD menilai bahwa penahanan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan kriminalisasi, melainkan politisasi hukum.

“Saya lebih cenderung melihat politisasi hukum,” kata Mahfud MD dalam program podcast TerusTerang di channel YouTube pribadinya, diktip Rabu 26 Februari 2025.

Ia melihat bahwa nuansa politiknya di balik penahanan Hasto Kristiyanto juga tak kalah kental di banding perkara hukumnya.

“Karena apa, nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminilnya dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan, dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup dan sudah benar, dan itu sudah diuji di praperadilan,” ujarnya.

Namun demikian, asumsi bahwa hal politisasi hukum tersebut akan juga merupakan kriminalisasi, Mahfud MD menilai hal itu perlu dibutikan dalam proses peradilannya nanti.

Sebab menurut penjelasannya, kriminalisasi adalah praktik hukum di mana seseorang yang tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran namun dijerat hukum.

“Kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu, proses politik dan hukum apa betul itu kriminalisasi atau tidak,” lanjutnya. []