Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera meminta adanya kolaborasi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh.
Hal ini harus dilakukan dalam rangka memenuhi rencana aksi global yang telah disepakati Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dan 169 target, di mana salah satunya adalah pendidikan bermutu.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Mardani memimpin Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema "Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya" di Banda Aceh, Aceh, Selasa, 29 Maret 2022 kemarin.
"Saya apresiasi semangat mereka untuk membangun Aceh melalui pendidikan sangat kuat. Kita harus jadikan ini kerja bersama mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, kita di (pertemuan di) sini undang akademisi juga, ada LSM juga sehingga semuanya bekerja keras," kata Mardani seperti dikutip pada Jumat, 1 April 2022.
Menyoal adanya penurunan kualitas pendidikan di Aceh, khususnya saat pandemi, dia menilai kondisi tersebut terjadi pula di banyak tempat. Terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Oleh sebab itu, dia mengakui hal ini menjadi tugas besar DPR RI bersama pemerintah untuk benar-benar mengawal setiap program pembangunan di Aceh agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dia berkeyakinan, jika anggaran yang disalurkan pemerintah ke Aceh tepat guna, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh.
"Anggaran itu harus betul-betul diterima oleh masyarakat. Karena tanpa ada perbaikan sistem anggaran evaluasi terhadap program-program pembangunan, uangnya terus keluar tapi indeks pembangunan kita, kualitas pendidikan kita, kualitas infrastruktur kita tidak bertambah baik. Nah ini catatan besar. Walaupun buat kami ada kemajuan, tapi lambat kemajuannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini berharap agar sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh, dapat lebih diperbaiki. Sebab, menurut informasi yang diterimanya, saat penerimaan CPNS, banyak menerima masyarakat dari luar Aceh.
"Namun, saat sudah diterima sebagian mereka jadi PNS, 1-2 tahun keluar. Jadi akhirnya kekurangan tenaga di Aceh itu sendiri. Itu jadi catatan besar buat kami," ucap Mardani.[]
